DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kunjungan Kerja DEN ke Provinsi Kepulauan Riau

11 September 2021 Berita

Batam, 10 September 2021. Dalam rangka mendukung percepatan penyusunan Perda RUED Provinsi Kepulauan Riau, Dewan Energi Nasional (DEN) mengadakan rapat kerja bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Rapat dipimpin Jumaga Nadeak, Ketua DPRD Kepri yang dihadiri oleh Anggota DEN Musri dan Satya Widya Yudha, Sekjen DEN Djoko Siswanto, Wakil Ketua DPRD Tengku Afrizal Dahlan, Ketua Bapemperda Lis Darmansyah, Anggota Komisi III DPRD Nanyang Haris Pratama Putra, Setwan dan Dinas ESDM. Hadir secara virtual Anggota DEN Daryatmo Mardiyanto dan Yusra Khan, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen OTDA Kemendagri Makmur Marbun dan perwakilan dari Direktorat SUPD I Ditjen Bangda, Kemendagri.

Jumaga Nadeak selaku Ketua DPRD Kepulauan Riau menyampaikan sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah 96% berupa laut, Provinsi Kepri memiliki potensi sumberdaya energi yang besar namun belum dapat dikelola dengan optimal, baik dari pengelolaan minyak bumi, gas alam, maupun pemanfaatan EBT sebagai energi alternatif. Selain potensi, Provinsi Kepri juga memiliki kebutuhan energi yang cukup besar mengingat terdapat kawasan perdagangan bebas serta kawasan ekonomi khusus industri, tranportasi, dan pariwisata. Rancangan RUED provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan pembahasan dengan DPRD sejak tahun 2020, namun terkendala oleh beberapa hal, ditergetkan perda RUED Kepulauan Riau akan dapat selesai pada tahun 2021.

Dr. Ir. Musri, M.T. Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan selaku PIC DEN terkait RUED menyampaikan tujuan dari Rapat Kerja hari ini adalah dalam rangka mengetahui update perkembangan penyusunan RUED Provinsi Kepulauan Riau, mengetahui permasalahan dan kendala penyusunan serta menentukan langkah-langkah percepatan penyelesaian RUED Provinsi Kepulauan Riau. Musri mengingatkan bahwa penyusunan Perda RUED Provinsi merupakan amanah langsung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana RUED Provinsi dapat digunakan sebagai panduan untuk pengelolaan energi di daerah. RUED tidak hanya berisi potensi energi daerah, namun juga rencana penggunaannya. Perencanaan detil mengenai penggunaan dan pemanfaatan energi dapat mendukung pengembangan investasi didaerah. Dalam penyusunan RUED juga perlu disesuaikan dengan sisi kearifan lokal misalnya bagi pulau-pulau kecil berpenduduk sedikit bisa disediakan mini-depo dan diharapkan dapat memfasilitasi bagi inisiatif swadaya dari masyarakat dalam hal penyediaan energi.

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto pada kesempatan itu memaparkan tentang struktur organisasi DEN yang di Ketuai oleh Presiden, Wakil Ketua Wakil Presiden, Ketua Harian Menteri ESDM dan Anggota DEN. Kemudian juga disampaikan tugas-tugas DEN yaitu merancang dan merumuskan KEN, menetapkan RUED, penanggulangan krisis dan darurat energi serta pengawasan energi lintas sektor. Menetapkan jumlah, waktu, jenis dan lokasi cadangan penyangga energi.

Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc, Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan menyampaikan bahwa tahapan selanjutnya bagi provinsi yang telah memiliki perda RUED yaitu mengkaji bersama mengenai upaya untuk merangsang adanya investasi. Misalnya seperti Perpres EBT yang saat ini sedang dalam pembahasan dalam rangka merangsang masuknya investor. Harapannya, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat saling mendukung untuk memecahkan masalah bersama.

Lis Darmansyah, Ketua Bapemperda DPRD Propinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa terdapat 43 lokasi prioritas di Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dari 43 lokasi prioritas tersebut rata-rata memiliki permasalahan yang sama yaitu keterbatasan energi yang tersedia, termasuk pasokan listrik yang masih sangat terbatas dan belum bisa diandalkan. Wilayah Kepri juga banyak potensi pariwisata, namun masih terkendala dengan penyediaan infrastruktur, energi, maupun transportasi yang belum memadai dan belum cukup ekonomis.

Makmur Marbun, Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementarian dalam Negeri menyampaikan telah disepakati bahwa dalam pembentukan Perda RUED, DEN akan bertugas sebagai pembina teknis, Kemendagri sebagai tim pengawas umum, dan pengawasan teknis akan dilaksanakan oleh Kementerian terkait. Raperda RUED Provinsi Kepulauan Riau sudah masuk dalam Prompeperda tahun 2020 dan 2021, sehingga sudah 2 kali masuk Promperda. Harapannya tidak masuk kembali untuk ketiga kalinya pada Prompeperda 2022. Karena dengan tidak terselesainya Propemperda pada tahun tersebut menunjukkan ketidakcermatan dalam penyusunan Prompeperda, ataupun ketidaksesuaian pemakaian anggaran dalam Prompeperda.

Pertemuan juga dilakukan dengan Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina. Wakil Gubernur selaku penyelenggara pemerintah daerah menyatakan mendukung untuk dilaksanakannya penyelesaian Perda Rued provinsi Kepulauan Riau serta berharap adanya pengembangan energi baru terbarukan yang dapat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa investor yang berminat untuk melakukan investasi pengembangan EBT di wilayah Kepulauan Riau salah satunya pengembangan PLTS.

Pembahasan Perda RUED Kepulauan Riau akan ditindaklanjuti melalui rapat antara DPRD dengan Dinas ESDM dan SKPD terkait dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Bagikan berita ini


© 2016 - 2021 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.