DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DEN Bahas Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektoral terkait Sektor Lingkungan Hidup

28 September 2021 Berita

Bogor, 27/9/2021. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan mewakili lingkungan hidup, Yusra Khan, memimpin rapat koordinasi yang membahas pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi lintas sektoral untuk sektor lingkungan hidup, khususnya terkait perlindungan terhadap keanekaragaman Hayati oleh sektor energi.

Hadir pada rapat kali ini Anggota DEN Agus Puji Prasetyono, Musri, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, dan As Natio Lasman. Hadir pula wakil tetap AP DEN, penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Makarim Wibisono, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi KLHK, Diplomat Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS, KESDM, dan Kementan.

Dalam pengantarnya, Yusra menyampaikan bahwa permasalahan lingkungan pada sektor energi bukan hanya perubahan iklim, tetapi mencakup isu yang lebih luas lagi seperti deforestasi, pencemaran limbah B3, keanekaragaman Hayati, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya demand energi, maka akan meningkat pula kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi yang berdampak pada perubahan habitat dan spesies flora dan fauna sehingga menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, sektor energi diharapkan dapat berperan besar dalam melindungi keanekaragaman hayati dengan melaksanakan pembangunan energi yang berkelanjutan.

Senada dengan Yusra, perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS juga menyampaikan pentingnya mengharmonisasikan pembangunan energi berkelanjutan dengan isu keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia menjadikan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai modal dasar pembangunan. Saat ini, Kementerian PPN sedang mempersiapkan Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Paska 2020 dan mensinergikan The Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF). Lebih lanjut, eratnya kaitan antara sektor energi dengan keanekaragaman hati perlu membutuhkan sinergi antara kedua hal tersebut.

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi KLHK, Nandang Prihadi, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melaksanakan amanat UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Terhadap Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Terkait dengan sektor energi, KLHK mengatur pemanfaatan energi air dan panas bumi pada Kawasan konservasi agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan lingkungan.

Noam Lazuardy, Diplomat madya dari Kementerian Luar Negeri, menjelaskan bahwa pihaknya terus berusaha melaksanakan komitmen terhadap pelaksanaan kesepakatan global terkait perlindungan lingkungan. Saat ini, transformasi pembangunan hijau menjadi fokus pemulihan pandemi di tingkat global. Untuk melaksanakan transformasi pembangunan hijau dimaksud, Indonesia sebagai negara berkembang menekankan pada pentingnya dimensi pembangunan dan sustainable management dari sumber daya alam. Menurutnya, dengan berperannya Indonesia sebagai Presidensi G20, maka isu lingkungan hidup akan terintegrasi dengan isu ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Senada dengan rapat ini, Prof. Makarim Wibisono mendukung sepenuhnya kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi yang terkait dengan lingkungan hidup khususnya keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, diperlukan penyelesaian lintas sektoral terhadap berbagai permasalahan terkait hal tersebut. Di antaranya dengan pengelolaan energi yang berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup, menghidupkan ekonomi nasional, pengaturan kewenangan pusat dan daerah, serta pengaturan tata ruang dan wilayah.

Yusra menutup rapat koordinasi ini dengan menyampaikan beberapa kesimpulan penting. DEN mendorong KESDM agar berperan aktif melindungi keanekargaaman Hayati pada semua aktivitas pengelolaan energi, baik energi fosil maupun non fosil. DEN juga mendorong kepada Kementerian/Lembaga terkait agar dapat melaksanakan kegiatan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati, seperti melaksanakan moratorium pemberian IUP dan IUPK batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain (Teks: AP, infografis: CTA,MB)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.