DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DEN Bahas Antisipasi dan Mitigasi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi Wilayah Nusa Tenggara

30 September 2021 Berita

Denpasar, 30/9/2021. Anggota DEN Satya Widya Yudha memimpin rapat koordinasi antisipasi dan mitigasi krisis dan/atau darurat energi (Krisdaren), serta mekanisme penetapan dan penanggulangan di wilayah Nusa Tenggara.

Pertemuan dihadiri oleh Anggota DEN Agus Puji Prasetyono, Herman Darnel Ibrahim, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, Sekjen DEN Djoko Siswanto, Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Mustika Pertiwi, perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Provinsi NTB, Provinsi NTT, PLN, dan Pertamina.

Satya menyampaikan DEN menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisdaren. “Krisis energi adalah kondisi kekurangan energi dan darurat energi adalah kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi”, tambah Satya yang sebelumnya menjabat menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Satya menjelaskan krisdaren berdasarkan kondisi nasional ditetapkan jika mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, terganggunya kehidupan sosial masyarakat dan/atau terganggunya kegiatan perekonomian.
Sedangkan, krisis energi ditetapkan apabila pemenuhan cadangan operasional minimum atau kebutuhan minimum diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha (BU), dan darurat energi ditetapkan apabila gangguan pada sarana dan prasarana energi tidak dapat dipulihkan oleh BU.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Yahya Rachmana Hidayat menjelaskan perlunya peningkatkan kualitas pemenuhan kelistrikan di wilayah 3T, agar kualitas kelistrikan di daerah tersebut terjaga.

Asisten Perekonomian dan Pembanguanan NTB Muhammad Husni mengungkapakan dampak krisis listrik di NTB yaitu terjadinya pemadaman bergilir di berbagai wilayah, terganggunya aktivitas perekonomian, dan antrean permohonan pemasangan baru mencapai 50 ribu. Sedangkan dampak krisis LPG, adanya kelangkaan ketersediaan LPG 3kg dan peningkatan harga eceran yang melebihi Harga Eceran tertinggi (HET), tambahnya.

Sedangkan, Kepala Dinas ESDM NTT Jusuf A. Adoe menjelaskan pada saat bencana terjadi, muncul ketiadaan pasokan listrik dan BBM. Lebih lanjut, beberapa SPBU yang mengalami gangguan pasokan listrik berinisiatif menggunakan genset untuk dapat beroperasi melayani warga agar tetap mendapatkan BBM, ungkap Jusuf.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Lasiran menyampaikan pihaknya sudah memiliki tim tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian Krisdaren, dan menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Forkopimda NTB.

Satya menutup dengan menyampaikan kesimpulan antara lain DEN mendorong Provinsi NTB dan NTT serta BU untuk menerapkan Perpres 41 Tahun 2016. DEN akan melakukan monitoring secara reguler terkait Krisdaren serta meningkatkan komunikasi antara Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, Pertamina, dan PLN untuk melakukan identifikasi penyediaan dan kebutuhan energi untuk antisipasi awal Krisdaren, tambahnya.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka antisipasi dan mitigasi gangguan pasokan dengan pembangunan tangki timbun LPG dan SPBE, penyediaan stok energi primer pembangkit lebih banyak untuk antisipasi cuaca ekstrim di wilayah 3T, khususnya NTB dan NTT”, pungkas Satya. (Teks: TR, MM, Foto: OT, & Editor: KDW).

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.