DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DEN Dorong Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Kalteng

06 Oktober 2021 Berita

Palangkaraya, 6 Oktober 2021. Anggota DEN dan Anggota Komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke kantor  DPRD  Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan kerja ini dilakukan secara tatap muka dan video conference yang dipimpin oleh Anggota DEN Musri. Tujuan dari kunjungan kerja adalah untuk mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalteng.

Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, S.P dalam pembukaan menjelaskan bahwa provinsi Kalteng merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Papua. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, secara fisik memiliki beberapa hasil tambang yang cukup potensial. Saat ini usaha pertambangan telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi yang berkembang pesat. Dari keseluruhan jenis pertambangan, tambang batu bara masih mendominasi, baik terkait eksplorasi maupun produksinya.

Anggota DEN Musri dalam sambutannya menyampaikan tentang progres penyelesaian Perda RUED Provinsi seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 21 provinsi telah menetapkan Perda RUED. Terdapat 1 provinsi dalam proses fasilitasi nomor register di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terdapat 8 provinsi sudah memasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2021 dan sedang melakukan pembahasan dengan DPRD, termasuk provinsi Kalteng. Terdapat 4 provinsi yang sudah memiliki draf rancangan peraturan daerah (ranperda) RUED tetapi belum memiliki anggaran tahun 2021.

“Dokumen ranperda dan naskah akademis RUED Provinsi Kalteng sudah masuk dalam propemperda sejak tahun 2019. Statusnya sedang dilakukan pembahasan dengan DPRD, sebelum dilakukan konsultasi ke DEN dan register ke Kemendagri. Diharapkan Perda RUED Provinsi Kalteng dapat ditetapkan tahun 2021”, tambah Musri.

Anggota Komisi VII DPR-RI Dapil Kalteng Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M menyampaikan tantangan Kalteng mengenai RUED antara lain akses dan infrastruktur energi terbatas dikarenakan kondisi geografis Kalteng yang sangat luas dan banyaknya wilayah yang terisolasi dan jarak antar desa yang sangat jauh, kelangkaan BBM dan LPG disejumlah wilayah, adanya disparitas (perbedaan) harga energi yang sangat tinggi antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya membuat biaya aktifitas ekonomi menjadi tinggi. Untuk sektor ketenagalistrikan juga masih membutuhkan banyak perbaikan dan peningkatan.

Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih rendah dan belum begitu berkembang di Kalteng. Penyebabnya harga EBT belum kompetitif karena adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahalnya biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga saat ini EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Yunus Saelfulhak menjelaskan peran energi di tahun 2025 adalah sebagai modal pembangunan. Target bauran EBT di tahun 2025 adalah sebesar 23 persen. Peran dan manfaat RUED bagi daerah antara lain menjamin ketersediaan energi di daerah hingga tahun 2050, mendukung rencana pembangunan dan pengembangan daerah, termasuk Kawasan Industri, sebagai dasar daerah untuk mengajukan anggaran melalui APBN/APBD untuk pengembangan infrastruktur energi daerah terutama EBT, terbuka potensi pengembangan ekonomi dari pembangunan infrastruktur energi baik hulu maupun hilir, industri pengolahan dan industri lainnya serta memberikan kepastian ketersediaan energi bagi investor untuk melakukan investasi di daerah.

Anggota DEN Daryatmo Mardiyanto yang menghadiri secara virtual mengatakan bahwa Perda adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD daerah, sebagaimana penyusunan UU. Dari angka 68 persen elektrifikasi Kalteng, adanya 117 desa yang belum teraliri listrik merupakan catatan penting yang perlu dikedepankan dan dirumuskan dalam RUED.

Sebagai Perda, RUED mempunyai kekuatan yang mengikat untuk direalisasikan sungguh-sungguh. Terkait elektrifikasi, bukan hanya jumlah rumah tangga atau desa yang telah dan belum teraliri, tetapi juga listrik harus tersedia 24 jam. Sehingga di dalam RUED target elektrifikasi tidak hanya 100 persen desa teraliri listrik, tetapi juga harus menyala 24 jam.

Senada, Anggota DEN As Natio Lasman yang juga hadir secara virtual menyarankan dalam perumusan RUED perlu memikirkan energi apa yang akan dimanfaatkan/digunakan Kalteng apabila menemui kondisi krisis energi. Untuk itu, pengembangan EBT perlu benar-benar dipikirkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Bappeda, untuk dapat menjadi salah satu solusi kebutuhan energi daerah dan mendorong pencapaian target bauran EBT, sekaligus membantu kebaikan lingkungan sebagaimana komitmen nasional.

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Anggota DEN Musri, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman dan Yusra Khan, Anggota Komisi VII DPR-RI Dapil Kalteng, Ketua DPRD Provinsi Kalteng beserta anggota, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Yunus Saelfulhak, Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Mustika Pertiwi, dan perwakilan Kemendagri. (Teks: MM, Infografis: OT, Editor: KDW).

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.