DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Mengamankan Energi PLN

15 Januari 2022 Berita

Jakarta, 14/01/2022. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menjadi salah satu narasumber dalam Hot Economy BeritaSatu: Mengamankan Energi PLN yang digelar melalui konferensi video. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain Eko Sulistyo, Komisaris PT. PLN (Persero) dan juga Maman Abdurrahman selalu Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI.

Diawal Komisaris PLN, Eko Sulistyo mengungkapkan bahwa per tanggal 14 Januari ini ekspor batubara sudah kembali dibuka oleh pemerintah. “Sementara itu kondisi per hari ini dalam pemenuhan 16,2 juta ton ini, PLN sudah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahan terkait secara langsung. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 15 hari operasi dan 20 hari operasi untuk PLTU yang secara jangkauan lebih kritis. Untuk bulan Januari ini, PLN menyatakan sudah terkondisi,” tuturnya.

Pada kesempatan paparannya, Satya mengungkapkan bahwa Dewan Energi Nasional sebagai sebuah lembaga yang langsung dipimpin oleh Presiden telah memiliki Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Krisis dan Darurat Energi (Krisdaren). “Nah inisiasi Kondisi krisis atau darurat energi ini dapat diusulkan oleh BUMN atau juga Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, serta juga oleh Kepala Daerah atau Gubernur. Inilah yang sangat penting menurut saya untuk dimasukan ke dalam SOP karena dalam mengalami kondisi krisis atau darurat energi, ada aturan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Satya juga menambahkan jika “sebaiknya PLN jangan membeli ‘spot’ namun harus ada kontrak jangka panjang, dan sebelum kontrak berakhir harus sudah mengatur kontrak yang baru. Dari segi infrastruktur tentunya juga masing masing wilayah atau masing masing pembangkit ini juga masih terdapat masalah pada proses loading-unloading ketika misalnya ada gelombang laut tinggi yang mengakibatkan terhambatnya pasokan batubara. Juga perlu blending facility karena spesifikasi batubara yang ada di Indonesia ini tidak semata-mata cocok dengan PLTU yang ada,” imbuhnya.

Diakhir Satya juga mengungkapkan bahwa salah satu tugas DEN adalah menanggulangi kondisi krisis dan darurat energi. Untuk itu Satya berpesan bahwa Perpres 41 Tahun 2016 tentang Krisdaren ini seharusnya digunakan sebagai pedoman atau SOP dalam menangani kondisi krisis dan darurat energi sehingga masyarakat juga dapat terinformasikan apabila sedang dalan kondisi krisis atau darurat serta apabila kondisi krisis dan darurat energi telah berlalu.

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR-RI Maman Abdurahman mengungkapkan bawasannya PLN seharusnya sekarang ini sudah tidak memonopoli listrik di Indonesia lagi “Artinya bahwa pembangkitan listrik di Indonesia ini kedepannya harus ada perusahan-perusahan listrik swasta yang lainnya. Tentunya PLN harus memiliki semangat untuk berkompetisi yang sehat. Ini tidak akan terjadi apabila masih dimonopoli oleh PLN semata,” ungkapnya.
(Teks&Grafis: CTA)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.