DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kesiapan Sektor Hulu Migas Mendukung Transisi Energi 

16 Juni 2022 Berita

Surabaya, 15/06/2022. DEN melaksanakan rapat koordinasi terkait kesiapan sektor hulu migas mendukung proses transisi energi. Melalui rapat ini DEN berharap mendapatkan informasi terkait dengan progam mitigasi pengurangan emisi dari aktivitas hulu migas, serta kesiapan sektor hulu migas mendukung proses transisi energi melalui peningkatan produksi gas bumi sebagai prospek penyangga energi (energy buffer) menggantikan batubara.

Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha selaku Anggota Pemangku Kepentingan Industri DEN dan dihadiri oleh anggota DEN Agus Puji, As Natio Lasman, Musri M, Yahya Hidayat (Direktur SDEMP Bappenas), serta perwakilan dari Kementerian Anggota DEN lainnya. Hadir sebagai narasumber pada rapat tersebut, antara lain: Dwi Anggoro Ismukurniato selaku Direktur Pembinaan Program Migas, Danar Dojoadhi selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Dimas Haryo Dito dan Ali Fahrudin dari Divisi Corporate Strategy Perusahaan Gas Negara (PGN), Wahju Wibowo selaku Kepala Divisi Perencanaan Eksploitasi - SKK Migas dan Greg Holman selaku Board Member Indonesia Petroulem Association (IPA). 

Dalam pembukaan rapat, Satya menekankan bahwa pelaksanaan transisi energi menuju net zero emission mempunyai tantangan tersendiri utamanya dalam hal pembiayaan, teknologi, dan kebijakan.  Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan energi, keuangan, dan lingkungan yang akan mempercepat dan meningkatkan tindakan dan investasi menuju ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim. Di akhir pembukaannya, Satya menyampaikan bahwa terdapat berbagai potensi yang dapat dilakukan untuk dekarbonisasi asset hulu migas: optimalisasi operasi dan penggunaan sistem yang berkelanjutan.`  

Dalam kesempatan tersebut, Dwi Anggoro Ismukurniato memaparkan bahwa Ditjen Migas telah menyiapkan skenario pembangunan infrastruktur gas bumi untuk mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN). Selain itu Ditjen Migas juga mempunyai kebijakan/program prioritas untuk mendorong pemanfaatan gas bumi seperti program gasifikasi pembangkit listrik yang menggunakan bbm, pembangunan jargas k ota, pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang, penyusunan neraca gas, serta kebijakan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dan ketengalistrikan.

Wahju Wibowo menyampaikan bahwa proyeksi suplai migas ke depan telah terangkum dalam Long Term Plan (LTP) 1 mmboepd minyak bumi dan 12 bscfd gas bumi. Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi tsb adalah: perbaikan existing assest value, transformasi reserve to production, EOR dan eksplorasi. Kehadiran negara melalui pemberian insentif fiskal dan non fiscal (perizinan) merupakan key enabler utama tercapainya target produksi migas dalam LTP tersebut. “Kepastian proyek-proyek dieksekusi secara ontime menjadi kunci tercapaianya target produksi gas bumi. Kehadiran negara untuk mempermudah investasi, menjadi sangat krusial saat ini”, kata Wahju Wibowo dalam rapat tersebut. 

Selanjutnya, Danar Dojoadhi menjelaskan bahwa PHE telah menyusun proyeksi emisi dari aktivitas bisnis PHE hingga tahun 2050. Danar menyampaikan bahwa pembakaran bahan bakar, dan gas flaring merupakan penghasil emisi gas rumah kaca dari proses bisnis PHE. Program mitigasi yang telah dan akan dilaksanakan PHE untuk dekarbonisasi, antara lain meliputi pembangunan PLTS sebagai penghasil listrik di lapangan migas PHE, pemanfaatan biofuel, pemanfaatan gas flare, CCUS dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis ungkap Danar.

Selanjutnya narasumber lainnya Dimas Haryo Dito menyampaikan, saat ini PGN telah menyusun strategi secara bertahap untuk menurunkan emisi dari proses produksinya melalui: optimalisasi pola operasi dan pemeliharaan, pembangunan PLTS sebagai sumber listrik pada area subholding migas, penerapan fasilitas carbon capture dan storage, pemasangan converter kit BBG pada kendaraan operasional, serta nature based solutions. 
Dalam kesempatan yang sama, Greg Holman menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan fiscal term yang komprehensif sehingga tetap menarik untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan gas bumi.

Di penghujung rapat, peserta sepakat bahwa perlu adanya tim kecil lintas sektor yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan  SKK Migas perlu menyusun skenario (supply-demand) gas bumi hingga tahun 2060. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa gas dapat kita gunakan sebagai buffer transisi energi menuju NZE.

Bappenas dan Kementerian Perindustrian perlu melakukan koordinasi terkait dengan pemanfaatan gas bumi jangka panjang dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya demand untuk gas bumi di masa depan. Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memberikan forecast perencanaan pengembangan industri ke depan, sehingga bisa mendapatkan gambaran sebarapa besar kebutuhan gas, dan mendapatkan skenario untuk transisi energi dengan gas sebagai buffer. Pembahasan terkait transisi energi sektor migas perlu juga dikoordinasikan dengan stakeholkder batubara untuk membahas rencana smelter shifting dari batubara ke gas bumi. (Teks: ANS, Infografis: OT, Editor: DR)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.