DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DEN dan PLN Bahas Program Kompor Listrik

13 Juli 2022 Berita

Jakarta, 12/7/2022. Dalam rangka pelaksanaan implementasi Grand Strategi Energi Nasional, DEN dan PLN melaksanakan rapat koordinasi yang dilakukan secara hybrid membahas program kompor listrik, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Anggota DEN baik dari Unsur Pemangku Kepentingan, Wakil Tetap Anggota DEN dari Kementerian/Lembaga Anggota DEN dari Pemerintah, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, PT. PLN (Persero), perwakilan Kementerian BUMN, perwakilan Dinas ESDM Provinsi, perwakilan Direktorat Jenderal Migas, perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta para Kepala Biro Sekretariat Jenderal DEN.

Dalam pembukaannya, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menyampaikan  gambaran dan manfaat dari program kompor induksi listrik yang menjadi program nasional yang sudah dimulai pada tahun 2022 ini sampai tahun 2025.

Dijelaskan oleh Bob yang merupakan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, bahwa Program konversi LPG ke kompor induksi sebanyak 15,3 juta yang sudah disusun roadmapnya oleh PLN, merupakan solusi terhadap kondisi over supply yang dialami oleh PLN yang dapat menyerap 6,3 GW atau setara dengan menurunkan TOP sebesar Rp 19 Triliun. Dan untuk implementasi tahun 2022 sebanyak 300 ribu KPM kompor induksi, disepakati penugasan kepada PLN menggunakan APLN yang akan direimburse oleh Pemerintah pada tahun 2023. Sedangkan untuk pendanaan tahun 2023-2025, melalui pengusulan anggaran multiyear Kementerian ESDM 2023 s.d. 2025 untuk pendanaan kompor induksi dengan jumlah KPM masing masing 5 juta per tahun.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, PLN telah menyiapkan program secara detail yang berbasis digital mulai dari data KPM, sistem monitoring pemakaian energi, lokasi, dan sistem operasional lainnya sampai ke pembayaran. Saat ini sedang dilakukan uji coba melalui pilot project di Bali dan Solo dengan target selesai pada bulan Juli. Sistem digital kompor induksi PLN dapat diintegrasikan dengan sistem distribusi LPG 3 kg untuk memastikan penerima KPM kompor induksi tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg.

Untuk memastikan kesiapan kapasitas produksi 5 juta kompor induksi tahun 2023, 2024 dan 2025, PLN sudah melakukan survei dan pendataan, dimana diperoleh 3 pabrikan lokal yang mampu memproduksi dengan kandungan TKDN minimal 40% serta 7 pabrikan lain berpotensi untuk memenuhi TKDN yang dipersyaratkan.

Bersamaan dengan pengusulan anggaran, PLN dengan Kementerian ESDM akan menyusun payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar program dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai acuan pelaksanaan program agar program dapat terlaksana sesegera mungkin “Program konversi kompor LPG ke Kompor Induksi memberikan manfaat bagi Negara, PLN dan masyarakat yaitu efisiensi beban fiskal , mengurangi biaya impor , meningkatkan demand yang merupakan salah satu solusi mengatasi kondisi oversupply dan kompor induksi mempunyai berbagai keunggulan dibanding jenis kompor lain” tegas Bob.

Paket program diberikan secara gratis kepada penerima program yaitu masyarakat golongan tarif rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA Subsidi dan Usaha Mikro golongan tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA – 5.500 VA Subsidi. Pada tahun ini akan dilaksanakan program kompor induksi listrik bagi 300 ribu KPM dengan total potensi yang sudah dipetakan sebanyak 558 ribu KPM yang tersebar di Provinsi Bali dan beberapa Provinsi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. PLN telah melakukan proses market sounding serta self assessment terhadap produsen kompor induksi lokal dalam rangka mempersiapkan kemampuan dan kapasitas produksi dalam negeri untuk memastikan pemenuhan kompor induksi pada 2023 s.d. 2025 dengan kapasitas 5 juta setiap tahun.

As Natio memberikan pandangan terkait aspek psikologis masyarakat yang perlu dipikirkan kembali. Agar dipastikan bahwa penerapan kebijakan baru ini tidak disalahpahami sebagai beban tambahan bagi masyarakat. 

Yusra Khan mempertanyakan pihak PLN terkait kompor induksi mengenai tes untuk radiasi kompor induksi yang berpengaruh pada kesehatan penggunanya. Dan terkait 7 pabrikan yang memproduksi kompor induksi di indonesia ini mampu memproduksi 6 juta per tahun. Pada 4 pabrik sudah dapat memproduksi 1,2 juta/ tahun, namun kapasitas sangat mungkin untuk ditingkatkan ketika demand pasar sudah terbentuk. 

Satya Widya Yudha memberikan masukan bahwa yang perlu diantisipasi yaitu sosialisasi ke masyarakat seiring dengan adanya kenaikan tarif listrik pada segmentasi tertentu.  Permasalahan lain adalah ketidaktahuan penggunaan kompor  listrik di sektor rumah tangga, sehingga perlu ada tim khusus dari PLN agar dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait benefit penggunaan kompor listrik dari sisi tagihan riil per bulan”, tegas Satya.

Harry Soeratin selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh program ini namun perlu dikaji juga terkait produktifitas masyarakat setelah menerima perangkat baru tersebut, diharapkan tidak hanya sekedar menerima namun dapat meningkatkan produksi bukan malah mengalami penurunan atau sekedar menerima saja.

Christina perwakilan dari Ditjen Migas menyampaikan bahwa peralatan memasak yang cocok untuk kompor induksi perlu disosialisasikan, dan Ditjen migas dapat menetapkan kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota maka diperlukan kepastian roadmap pembagian kompor induksi baik jumlah, target selesai di tiap kab/kota. Dan dikatakan pula bahwa apabila listrik padam maka LPG jd alternatif backup.

IB Setiawan perwakilan Dinas ESDM Bali mengatakan bahwa PLN Bali sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Udayana terkait studi kelayakan kebijakan penerapan penggunaan kompor induksi dan masih dalam proses untuk dapat merumuskan kesimpulan, sementara Pemprov Bali berpendapat sembari menunggu hasil kajian. Disampaikan pula bahwa Museum Gunung Api kami juga mempromosikan kompor induksi ini. Di Bali juga sedang menyiapkan showcase kompor induksi pada acara G20.

Djoksis dalam penutupanya, mengatakan bahwa perlunya dilakukan pengawasan baik. Program ini ditargetkan untuk menggantikan LPG 3 kg untuk orang miskin. Sehingga program ini dapat mengurangi subsidi LPG. (Teks: MB, Infografis: OT, Editor: DE)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.