DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Dorong Percepatan Transisi Energi, Indonesia Terbuka Pada Investasi

27 Juli 2022 Berita

Jakarta, 27/07/2022. Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) Satya Widya Yudha turut hadir dan menjadi salah satu narasumber dalam seminar bertajuk “Unlocking Innovative Financing Scheme and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition in Emerging Economies”. Seminar yang diselenggarakan sebagai bagian dari dari rangkaian Energy Transition Working Group (ETWG) ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara utuh baik dari sudut pandang pemerintah, perbankan, investor, dan stakeholder lainnya mengenai kebijakan yang diperlukan disertai dengan mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan transisi energi.

Perhelatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga merupakan Ketua Harian DEN, Menteri Keuangan yang juga merupakan Anggota Unsur Pemerintah DEN, Anggota Komisi VII DPR-RI, Anggota Dewan Energi Nasional, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, CEO Center for Policy Development, direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Oleh karena itu, Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk menemukan mekanisme pendanaan yang inovatif guna memenuhi kebutuhan investasi dalam mendukung transisi energi.

Mendukung pernyataan tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam pidato kuncinya menyatakan bahwa transisi energi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai upaya menekan emisi karbon. Namun demikian, kebijakan transisi energi membutuhkan pembiayaan dan investasi yang sangat besar. Oleh karenanya, pelaksanaan transisi energi dapat dilakukan melalui pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kaidah dalam syariah adalah larangan perusakan di bumi. Sebab, pelestarian adalah salah satu tugas yang diemban manusia dalam kehidupan duniawinya. Oleh karena itu, transisi energi berkelanjutan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, Wakil Presiden RI juga menyampaikan bahwa wakaf uang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Selain untuk aktivitas keagamaan, wakaf uang dapat pula digunakan dalam bentuk lain yang menyangkut kemaslahatan umat dan keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang. Salah satunya dapat diwujudkan lewat pembiayaan proyek energi baru terbarukan atau investasi di sektor keuangan Islam, di mana imbal hasilnya digunakan untuk pengembangan energi berkelanjutan.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme pembiayaan untuk transisi energi, pemerintah sangat berhati-hati agar terhindar dari disrupsi sosial dan ekonomi. Saat ini, kebijakan yang telah ditetapkan berupa peraturan tentang pajak karbon. Untuk itu, Menteri Keuangan telah memberikan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pengelola dana energy transition mechanism (ETM) dan Sustainable Development Goal (SDGs) Indonesia One yang merupakan platform blended finance. Platform ini merupakan saluran yang mempertemukan pembiayaan dengan proyek yang selaras dan berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pembiayaan iklim.

Mempertimbangkan kesiapan pemerintah melalui penunjukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pengelola dana, serta minat perbankan dan investor untuk mendanai pelaksanaan transisi energi di Indonesia, Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menyatakan cukup yakin bahwa Indonesia dapat mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Dalam diskusi panelnya, Satya juga memberikan gambaran bahwa optimisme dalam pelaksanaan transisi energi di Indonesia perlu diiringi dengan kewaspadaan untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi di Inggris, India, dan China. Sebab, Indonesia belum mencapai peak emission serta sistem keenergian yang berbasis energi fosil. Oleh karenanya, Dewan Energi Nasional mengkalkulasi secara cermat waktu yang tepat bagi Indonesia dalam mencapai peak emission. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan gas bumi sebagai penyangga dalam memuluskan perpindahan pemanfaatan energi fosil ke energi baru terbarukan. Selain itu, aset-aset berbasis batubara yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) juga membutuhkan perhatian khusus. 

Sebagai contoh peluang investasi, terdapat satu perusahaan yang Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2015 dengan tingkat maturitas aset pada tahun 2045. Untuk menciptakan percepatan dalam pelaksanaan transisi energi melalui penonaktifkan aset tersebut pada tahun 2035, diperlukan biaya besar sebagai konsekuensi yang tentunya diiringi dengan penurunan tingkat emisi yang cukup baik. Oleh karenanya, saat ini Pemerintah tengah menginvetarisasi aset-aset yang ada sebagai langkah percepatan pelaksanaan transisi energi. Dengan demikian, investor dapat berpatisipasi dalam pendanaan percepatan tersebut, serta mendapat kompensasi berupa kemudahan-kemudahan dalam pengembangan energi baru terbarukan, tutup Satya. (Teks: BW SL, Grafis: OT, Editor: DR)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.