DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Satya: Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran

25 Agustus 2022 Berita

Jakarta, 24/08/22. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menjadi narasumber dalam Gelora Talks Edisi ke-59 bertajuk “Siap-Siap Harga BBM Melambung Lagi: Hidup Kian Mencekik, Kemana Rakyat Mengadu” yang digelar secara daring.

Satya menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, subsidi haruslah tepat sasaran. Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2021 juga mengamanatkan bahwa subsidi perlu memperhatikan tiga hal, diantaranya kondisi keuangan negara, daya beli masyarakat, serta ekonomi riil sosial dan kemasyarakatan. 

Pria lulusan Cranfield University ini juga menerangkan bahwa total subsidi dan kompensasi energi yang telah digelontorkan pemerintah tahun ini telah mencapai sekitar 502 triliun rupiah. Kuota BBM subsidi juga terus menipis, sehingga berpotensi mendorong peningkatan subsidi dan kompensasi energi hingga mencapai 600 triliun rupiah.

Saat ini, Pemerintah masih menerapkan pola subsidi terbuka. Akan tetapi, Satya menilai bahwa pola subsidi ini sudah tidak selaras dengan UU no. 30 tahun 2007 yang mengamanatkan agar subsidi disalurkan secara tepat sasaran. Hal inilah yang mendorong PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina beberapa waktu lalu. 

“Apabila arahnya adalah mengurangi subsidi dengan membatasi, maka pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini harus memiliki payung hukum,” terang Satya. Alternatif lainnya adalah dengan menaikkan harga.

Pengamat Migas dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa BBM adalah permasalahan multisektor, bukan hanya permasalahan pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.

Sebagai penutup, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa permasalahan subsidi perlu dilihat secara komprehensif. “Yang perlu diperhatikan adalah daya beli masyarakat, kemampuan keuangan negara (APBN), dan kemampuan BUMN yang mendapatkan penugasan,” tutur Sugeng. Pengendalian konsumsi juga perlu dilakukan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. (Teks: SL, Grafis: MB, Editor: DE)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.