DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi  Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

15 Maret 2023 Berita
Palembang,15/03/2023. DEN menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 12/2022 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Sosialisasi diselenggarakan secara hybrid. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DEN, Eri Purnomohadi, Satya Widya Yudha, Yusra Khan, As Natio Lasman, Sekjen DEN, Djoko Siswanto, General Manager PT. PLN, Amris Adnan, Sekda Provinsi Sumsel, Supriono, Para Karo di Lingkungan Setjen DEN, Perwakilan PT. PLN, Kemenperin, Pemda Sumsel dan Bappenas.
 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi kepada Badan Usaha dan Pemerintah Daerah . Apabila terjadi kondisi krisis daerah dapat termitigasi dengan baik.
 
Anggota DEN, Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi (KRISDAREN), dimana dalam Perpres No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan Krisis dan/atau Darurat Energi disebutkan bahwa penetapan krisdaren dilakukan kepada jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik seperti BBM, tenaga listrik, LPG dan gas bumi. Satya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dan Badan Usaha agar dapat memasukkan Tata Cara Penetapan Krisis dan/atau Darurat Energi pada Perpres No. 41/2016 dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing instansi.
 
Anggota DEN Ery Purnomohadi menjelaskan subtansi Permen ESDM No.12/2002 antara lain: jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional, kriteria krisis energi dan/atau darurat energi, identifikasi daerah potensi KRISDAREN serta tata cara tindakan penanggulangan KRISDAREN. Ery juga menuturkan bahwa mekanisme untuk penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi telah diatur dalam Perpres No. 41/2016. Usulan krisis dan/atau darurat energi dapat dilakukan oleh DEN, Badan Usaha, Badan Pengatur dan juga Pemerintah Daerah kepada Menteri ESDM, yang nantinya akan diputuskan bersama dalam Sidang Anggota DEN dengan keputusannya paling lama 14 hari.
 
Sekda Provinsi Sumsel, Supriono mengatakan peranan energi sangat penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi nasional. Provinsi Sumsel saat ini telah menetapkan RUED yang tertuang dalam Perda Prov. Sumsel No. 4/2020 yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi sistem pengelolaan energi daerah yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan dan tantangan energi dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Sumsel.
 
Supriono juga menambahkan bahwa Sumsel memiliki potensi EBT yang melimpah antara lain: tenaga air sebesar 448 MW, tenaga surya 17.233 MW, tenaga bio energi 2.132, sehingga seharusnya EBT bisa dijadikan sebagai alternatif untuk kita mendorong ketahanan dan kemandirian energi dengan basis energi setempat.
 
General Manager PT. PLN Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu, Amris Adnan mengatakan bahwa mendukung terimplementasinya Peraturan Menteri ESDM No. 12/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, dan diharapkan adanya dukungan DEN dalam pembuatan SOP yang akan dibuat nantinya.
 
Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Sujatmiko menjelaskan kondisi krisis merupakan kondisi kekurangan energi sedangkan darurat energi adalah kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. Sujatmiko juga menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk memitigasi dan mengantisipasi potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya kondisi krisis dan/atau darurat tenaga listrik di Indonesia, dengan demikian diharapkan bahwa akses masyarakat luas terhadap energi listrik dapat terjamin sesuai dengan prinsip ketersediaan, dapat diakses, keterjangkauan dan dapat diterima.
 
Senada dengan hal itu, Kepala Biro Umum, Totoh Fatah mengatakan dalam paparannya bahwa DEN merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggungjawab atas kebijakan energi nasional. Berdasarkan amanat UU No. 30/2007 tentang Energi, bahwa DEN mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. “Mekanisme penetapan krisis dan/atau darurat energi serta penetapan langkah-langkah penanggulangannya, telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Presiden No. 41/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi antar seluruh peserta. (Teks: AM, Grafis: OT, Editor: DE)
Bagikan berita ini


© 2016 - 2023 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.