DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR GLOBAL MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI

09 Agustus 2011 Berita

Sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian juga menyampaikan dukungannya untuk membawa “Komunitas ASEAN dalam Sebuah Komunitas Global Bangsa-Bangsa”.

Berkaitan dengan itu, Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ketua dan pemimpin ASEAN dapat mendorong praktek-praktek tata kelola pemerintah yang baik (good governance) sebagai salah satu agenda ASEAN. Salah satunya adalah upaya Indonesia untuk menjadi lebih transparan dan bertanggung gugat dalam pengelolaan industri ekstraktif (minyak, gas alam, dan mineral) dengan mengadopsi Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).

Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) adalah sebuah standar Internasional tentang pelaporan bagi perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah dan bagi pemerintah atas penerimaan pendapatan yang diterima dari pembayaran tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung ASEAN dalam mengadopsi dan dapat mendorong implementasi EITI di negara-negara anggota ASEAN yang kaya dengan sumberdaya, sebagai langkah awal menuju harmonisasi kebijakan di sektor energi dan mineral di kawasan ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian percaya bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang termaktub dalam EITI dapat membantu negara-negara anggota ASEAN memperbaiki iklim investasi, dan menarik investasi di sektor migas dan mineral.

EITI dapat membantu mengatasi sebagaian dari permasalahan mendasar dalam investasi yaitu ketidakamanan yang disebabkan oleh faktor politik (political insecurity) melalui proses partisipasi dan dialog dari berbagai pihak yang berkepentingan (pemerintah, perusahaan/bisnis dan masyarakat). Proses EITI yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas membantu menurunkan resiko-resiko investasi yang bersifat non-teknis. Jika kondisi ini terjadi, maka diharapkan investasi di sektor energi di negara-negara ASEAN yang kaya sumberdaya membaik, dan pada akhirnya perbaikan tersebut dapat membantu negara-negara ASEAN mengembangkan sumberdaya energi potensial untuk mendukung tercapainya keamanan energi (energy security).

Dalam konteks domestik, pada 23 April 2010, Presiden Repubik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diterima dari Industri Ekstraktif. Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang memiliki instrumen kebijakan implementasi EITI tersebut, sekaligus satu-satunya negara kandidat EITI dari kawasan ini. Saat ini, proses penyiapan laporan pertama Indonesia sedanga berlangsung dan sesuai dengan jadwal pada akhir tahun ini rancangan laporan tersebut sudah tersedia.

Tata kelola yang baik dalam industri ekstraktif bukan sebuah isu yang baru di ASEAN. Demikian pula dengan penjabaran dari prinsip-prinsip utama penerapan EITI. Keduanya memiliki tautan dengan deklarasi politik pemimpin ASEAN maupun prinsip-prinsip kerja sama di bidang energi dan mineral yang telah ada.

Oleh karena itu dalam konteks ini, EITI sebagai standar internasional dapat menjadi salah satu elemen harmonisasi yang relevan dalam kerjasama ASEAN di sektor energi dan mineral. Hal ini juga menciptakan peluang lebih besar bagi ASEAN untuk menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif dan terintegrasi pada ekonomi global seperti yang dicita-citakan oleh Indonesia.

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.