DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Tinjauan Mekanisme Pembatasan Subsidi BBM

11 Agustus 2011 Berita

Dalam menindaklanjuti salah satu butir kerjasama dalam Letter Of Intent antara kementerian ESDM dengan International Energy Agency (IEA) pada Juni 2009, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah menyelenggarakan suatu Workshop tentang kesiapan darurat minyak dan gas, pada bulan Juni 2010. Workshop dihadiri wakil dari pemerintah-pemerintah negara anggota IEA, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Hungaria dan Jepang. Dalam pertemuan ini, masing-masing pembicara menyampaikan mekanisme penanganan darurat minyak di negaranya.

Dalam menetapkan mekanisme pembatasan subsidi, kita dapat mereferensi ke mekanisme penanganan keadaan darurat, atau Oil Emergency Measures, seperti halnya mekanisme dan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh negara-negara anggota IEA pada saat terjadi keadaan darurat. Dimana Inggris sebagai salah satu anggota IEA, berdasarkan The Energy Act 1976, yang diantaranya meliputi pasal tentang  Emergency Powers. Dengan emergency powers ini, Kementerian Energi Inggris mempunyai kuasa untuk melakukan:

  • Penunjukan (designation) SPBU tertentu untuk tujuan tertentu.
  • Pelarangan akuisisi bahan bakar motor di SPBU tertunjuk kecuali untuk tujuan yang ditentukan.
  • Pengenaan ketentuan bahwa mereka yang membeli bahan bakar di SPBU tertunjuk agar menunjukkan bukti penggunaan - sebuah logo, ID dan metode pembayaran.
  • Pembatasan kuantitas (per harga atau volume) atas bahan bakar yang dipasok ke SPBU yang mengoperasikan Skema Pembelian Maksimum.


Dalam pada itu, agar penerapan emergency powers efektif, dibutuhkan tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan diantaranya adalah:

  • Menentukan daftar prioritas kendaraan yang mendapat pelayanan pengisian bensin di SPBU. Prioritas pertama ditempati oleh kendaraan umum dan kendaraan yang terkait aktivitas komersial yang menopang perekonomian seperti truk pengangkut bahan makanan dst.
  • Memetakan SPBU tertunjuk atau Designated Filling Station, untuk mengontrol volume subsidi. (SPBU mana yang didominasi truk atau didominasi mobil pribadi).
  • Pembuatan dan pemberian logo dan/atau stiker ke kendaraan-kendaraan berprioritas.
  • Persiapan pembatasan pembelian, pengenalan ID pembeli.


Sementara itu, pada bulan Februari 2011, Direktorat Migas bekerjasama dengan 3 institusi perguruan tinggi menerbitkan hasil kajian mekanisme pengurangan atau pembatasan subsidi BBM. Kajian tersebut menyarankan tiga mekanisme, yakni:

  1. Harga Premium naik  menjadi 5.000 Rp/liter.  Angkutan umum plat kuning mendapat subsidi lebih banyak (tambahan) dengan sistem cashback 500 Rp/liter. Pembayaran cashback dilakukan dengan sistem elektronik.
  2. Pengalihan konsumsi Premium ke Pertamax pada mobil pribadi. Jika harga keekonomian Pertamax di atas Rp. 8.000, harga Pertamax untuk sementara dipatok pada harga Rp. 8.000 (subsidi)  
  3. Harga Premium naik menjadi 5.500 Rp/liter. Penjatahan volume Premium dengan harga 4.500 Rp/liter kepada kendaraan umum pelat kuning dan sepeda motor. Memerlukan alat kendali, misal RFID (Radio Frequency Identification).  


Dari ketiga mekanisme yang dihasilkan oleh tim kajian tersebut, mekanisme yang ke-tiga, yang meliputi pengidentifikasian kendaraan, adalah mekanisme yang paling mendekati mekanisme yang umum dipakai oleh negara-negara anggota IEA dalam kondisi darurat minyak.


(Siti Mariani)

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.