DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN ENERGI NASIONAL SOSIALISASIKAN KEBIJAKAN ENERGI DI MATARAM

15 Agustus 2011 Berita

Kegiatan sosialisasikan kebijakan energi, diselenggarakan dalam rangka menyampaikan tentang arah kebijakan energi nasional yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi, sehingga Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengetahui dari awal tentang kebijakan di bidang energi dalam periode sampai dengan tahun 2050, demikian sambutannya Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, yang disampaikan oleh Kepala Biro Umum Setjen DEN, Deden Sukarna pada acara pembukaan sosialisasi kebijakan energi yang berlangsung di Jayakarta Hotel, sanggigi, Mataram, Nusa Tenggara Barat (15/08).

Dijelaskan Sekjen DEN dalam sambutannya bahwa sosialisasi kebijakan energi ini sekaligus juga bermaksud memperkenalkan organisasi Dewan Energi Nasional yang dibentuk sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 dan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan energi nasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 12, dinyatakan bahwa Dewan Energi Nasional mempunyai empat tugas, yaitu: merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR; menetapkan rencana umum energi nasional; menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.


Adapun organisasi Dewan Energi Nasional terdiri dari unsur pimpinan dan anggota, dan diketuai oleh Presiden RI, dengan Wakil Ketua adalah Wakil Presiden RI, dan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas 15 orang, yaitu 7 (tujuh) orang Menteri dan delapan orang dari Unsur Pemangku Kepentingan yang mewakili stake holders sektor energi.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan energi nasional telah di atur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi yang dikelompokkan dalam kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota. Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang energi, antara lain: Pembuatan peraturan daerah; Pembinaan dan pengawasan pengusahaan sesuai kewenangannya; dan Penetapan kebijakan pengelolaan di bidang energi sesuai kewenangannya. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan energi oleh daerah dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan beserta peraturan di bawahnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sosialisasi membahas materi yang disampaikannara sumber diantaranya Anggota DEN berkaitan dengan; Permasalahan Energi Nasional oleh Agusman Effendi, Strategi dan Kebijakan Energi yang penting dalam mewujudkan Ketahanan Energi Indonesia Menuju Tahun 2050 oleh Herman Darnel Ibrahim, Materi Rancangan Kebijakan Energi Nasional oleh Tumiran sedangkan nara sumber dari daerah akan disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Eko Bambang Sutedjo berkaitan dengan Kebijakan Energi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam sosialisasi ini diharapkan para peserta sosialisasi dapat mengikuti dan memanfaatkan forum tersebut untuk meningkatkan interaksi dan  pemahaman yang lebih baik lagi mengenai kebijakan energi nasional terutama terkait dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengelolaan energi.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh instansi terkait dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/Bappeda/Dinas Perindustrian/Dinas Perhubungan/Lingkungan Hidup/Dinas Pertanian yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas ESDM Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur serta instansi terkait lainnya.

 

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.