DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kesiapan Industri Panel Surya Dalam Negeri

11 Mei 2012 Berita

Pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012, AUPK DEN (Bp. Tumiran dan Bp. Agusman Effendi) melakukan kunjungan kerja ke P.T. LEN dan P.T. INTI di Bandung. Kunjungan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kesiapan industri  dalam negeri dalam penyediaan sistem pembangkit listrik bertenaga surya. 

Seperti diketahui bahwasanya dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), DEN membuat proyeksi kebutuhan dan target bauran energi. Saat ini DEN tengah mewacanakan penerapan suatu regulasi mandatori penggunaan panel surya, untuk mengakselerasi pencapaian bauran energi baru dan terbarukan dengan menciptakan pasar. Misalnya mandatori pemakaian solar panel untuk rumah yang tergolong menengah ke atas atau komplek real estate. Energi surya adalah tipe energi bersih yang lebih cocok untuk dikonsumsi kalangan atas yang lebih sadar lingkungan. 
 
DEN memetakan potensi pasar yang sangat besar untuk pemanfaatan energi surya.  
Statistik menyebutkan bahwa 20% rakyat Indonesia masuk kedalam golongan mampu. Dari  20% golongan mampu x 240 juta penduduk = 45 juta masyarakat mampu . Jika rata-rata satu rumah tangga 4 orang maka 45 juta masyarakat mampu sama dengan 10 juta rumah. Jika satu rumah memasang instalasi surya 2 kWp, maka 10 juta rumah x 2 kwp = 23 GW. Jika harga instalasi per kWp bisa ditekan menjadi hanya 25 juta rupiah, maka banyak sekali penghematan yang dibuat masyarakat. 
 
Industri Dalam Negeri
 
Dalam kesempatan ini, salah satu direktur P.T. INTI menyampaikan, untuk mendukung suatu industri dalam negeri yang kokoh, diperlukan keterlibatan semua stakeholder dan didukung oleh industri hulu, intermediate dan hilir. Saat ini kelemahan Indonesia adalah masih lemahnya industri komponen, yang mendukung industri intermediate. 
 
Saat ini yang terjadi adalah, melihat selalu dari sisi bisnis, dimana impor kemudian diutamakan. Sehingga pembuat kebijakan selalu di-drive oleh vendor. Dan akhirnya begitu akan diintegrasikan, para pembuat kebijakan ini pening karena masing-masing vendor berbeda platform. 
 
Salah satu masalah yang juga dilihat saat ini adalah bahwa belum sinerginya periset/peneliti dalam negeri dengan BUMN. Obyektif periset dalam negeri umumnya adalah pencapaian akademis, sedangkan obyektif BUMN dalam hal ini PT. INTI adalah produk yang bisa dijual. 
 
Perlunya Lembaga Sertifikasi Produk
 
Salah satu kendala utama pengembangan panel surya dalam negeri saat ini adalah belum adanya lembaga sertifikasi produk. Yang ada saat ini hanyalah sebatas lembaga uji (B2P, BPPT), yang meliputi 3 macam tes saja. Sehingga produk dalam negeri hanya mendapat laporan uji saja.
 
Sebaiknya lembaga ini di-upgrade menjadi lembaga sertifikasi produk (LSPro). Sehingga produk dalam negeri bisa mendapat sertifikasi dan bersaing dengan produk impor yang telah memiliki sertifikat semacam ini.
 
Dalam meng-upgrade lembaga tersebut menjadi LSPro, pemerintah dapat melindungi konsumen, karena pada dasarnya LSPro negara asing juga belum tentu bisa dipercaya. Ini bisa dilihat dari fakta penyelidikan bahwa beberapa produk impor tersebut ternyata adalah produk reject.
 
Perlunya  Audit Implementasi TKDN
 
Seringkali dalam tender terjadi permainan menyiasati agar suatu BUMN tidak dapat memenuhi syarat tender. Dalam hal ini PT. LEN mempertanyakan, bagaimanakah pemerintah menegakkan aturan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (tender), yang jelas menyebutkan dalam pasal 97 bahwa produk wajib menggunakan paling sedikit 40% komponen dalam negeri?.
 
Saat ini belum ada audit implementasi kebijakan kandungan komponen dalam negeri ini. Produk dalam negeri dituntut harus melalui proses sertifikasi, maka produsen dalam negeri juga menuntut audit implementasi TKDN. Dalam hal ini audit harus dilakukan baik di tender oleh BUMN maupun oleh Direktorat kementerian. 
 
Dalam isu ini PT. INTI menggarisbawahi perlunya pengecekan tidak hanya audit fisik TKDN, namun juga paten atau brain TKDN.
 
Koordinasi Jaringan Listrik
 
Saat ini masalah yang dijumpai di lapangan umumnya adalah belum dipublikasikannya peta rencana pengembangan transmisi oleh PT. PLN. Dikhawatirkan suatu proyek off-grid PLTS suatu saat akan bersinggungan dengan jalur transmisi PT. PLN, sehingga bersaing dengan listrik PLN yang disubsidi. Penentuan titik dapat berkoordinasi dengan Bakosurtanal untuk melakukan survey, memastikan jangan sampai tumpang tindih jaringan. Namun diharapkan, ada pihak yang dapat mengkoordinasikan dan menginformasikan rencana jalur-jalur transmisi.
 
Pedoman Standar Konstruksi 
 
Dalam kesempatan ini bapak Tumiran mengingatkan perlunya menyiapkan suatu pedoman atau standar teknis konstruksi panel surya pada perumahan-perumahan. Pembuatan pedoman teknis harus berknsultasi dengan lembaga arsitektural, sehingga selain memenuhi asas teknis juga asas estetika dan keselamatan. 
 
 
(Siti Mariani)
 
Bagikan berita ini


© 2016 - 2022 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.