DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Rapat DEN tentang Energi Surya

06 April 2016 Berita

Dalam rangka mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Dewan Energi Nasional telah melaksanakan rapat koordinasi tentang energi surya di Kantor DEN Jakarta, Rabu, 6/4. Hadir dalam rapat tersebut Anggota DEN dan narasumber di bidang industri energi surya yaitu Direktur Utama PT Inti Tikno Sutisna, Direktur Teknologi & Manufaktur PT LEN Industri (Persero) Darman Mappangara dan Wilson Wenas (Praktisi photovoltaic).

Beberapa negara di dunia memiliki regulasi yang melindungi dan mendukung pengembangan EBT khususnya energi surya. “Sebagai contoh, Jepang melakukan proteksi, dengan mengharuskan join venture untuk industrinya China yang memberikan kemudahan investasi, dan Amerika menerapkan politik anti dumping.” papar Wilson Wenas. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga perlu mengatur strategi yang tepat untuk melindungi industri sel surya dalam negerinya seperti halnya negara-negara lain.

Ia juga menjelaskan biaya pembangunan industri sel surya di Indonesia saat ini masih berkisar 25 cent/kWh dan biaya tersebut masih terhitung sangat mahal bagi PT PLN (Persero), sebagai contoh di India bisa mencapai 6-7 cent/kWh. Pemerintah harus mengambil jalan tengah agar PLN mau menyerap listrik dari PLTS (maksimal 10 cent/kWh) dan investor tetap mau memberikan investasi dengan tetap memberikan keberpihakan kepada industri dalam negeri. Jika tidak, maka rencana pembangunan 8 GW PLTS tidak akan tercapai.

Ada dua generasi sel surya, yaitu generasi I (poly/monosilicon) dan generasi II (thin film) yang sudah komersil dipasarkan di dunia. Indonesia perlu membangun kedua jenis sel surya tersebut. Diperkirakan sel surya jenis silicon dan thin film ini akan bertahan sampai dengan 30 tahun ke depan mengingat sel surya generasi III saat ini  masih dalam tahap uji coba dan harganya masih sangat mahal untuk dikomersialkan. Menurut nya, “Pembangunan industri sel surya generasi I sebaiknya dimulai dari sisi hilir ke hulu mengingat sektor hulu industri sel surya mempunyai margin yang rendah dan saat ini kondisinya oversuplai produk (silicon raw). Sedangkan pembangunan industri sel surya generasi II harus dibangun secara langsung dan integrated sehingga akan membutuhkan biaya yang lebih mahal (Rp/kWh) nya dibandingkan dengan membangun industri sel surya generasi I.”

Sementara Darman mengatakan Indonesia harus segera membangun industri sel surya agar tidak menjadi pasar bagi industri sel surya negara lain dan kebijakan pembangunan industri sel surya yang dibangun dari hilir ke hulu membutuhkan bantuan dana dari pemerintah. Senada dengan hal itu, Tikno Sutisna menjelaskan bahwa pembangunan sel surya seharusnya tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pasokan listrik tetapi juga menjadi program peningkatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi. “Pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada industri sel surya nasional,” pungkasnya.

Dalam rangka mendorong industri sel surya, Anggota DEN menyampaikan bahwa permasalahan, kendala dan masukkan terkait pengembangan energi surya dapat disampaikan secara tertulis kepada DEN, untuk dapat dibahas pada saat Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna. “Kami minta Bapak-bapak, memberikan masukkan terhadap kendala, apakah peraturan atau insentif dan apa upaya yang bisa mendorong industri solar cell maju, itu sangat diperlukan”, minta Achdiat Atmawinata kepada narasumber.

Pemenuhan pencapaian target bauran energi yang merupakan komitmen bersama dan menjadi kesempatan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkontribusi. “DEN mengharapkan industri sel surya ini dapat segera berkembang di dalam negeri untuk mendukung target pemenuhan kebutuhan listrik sebesar 8 GW dari PLTS dalam mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025. Ini adalah oppurtunity dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai backbone-nya”, tegas Abadi Poernomo.  

J Rizal Pramana dari Bappenas menjelaskan bahwa selain BUMN, Pemerintah perlu tetap mendorong pelaku industri lain dalam membangun industri sel surya. “Pemerintah tetap perlu mendorong pelaku non BUMN untuk ikut serta dalam membangun industri sel surya nasional.”

Dalam hal pengembangan energi surya diperlukan pula penelitian dan dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) siap mendukung hal tersebut. Hal ini diungkapkan Agus Puji, “Pemerintah dan pelaku akademisi harus tetap mendorong riset di sektor hulu sel surya. Ada banyak dana di Kementerian Ristek dan Dikti yang dapat digunakan untuk menunjang riset tersebut”.

Syamsir Abduh menjelaskan bahwa kemandirian energi sebuah bangsa adalah dengan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dengan memberikan segenap potensi yang ada di negaranya. “Pasal 12 ayat (1) huruf, b, m, n PP 79/2014 tentang KEN telah mendorong terciptanya pasar sel surya dalam negeri. Oleh karena itu, jangan sampai justru pasar domestik sel surya nantinya diambil oleh industri luar,” tambahnya.

Sonny Keraf mengatakan Pemerintah sudah jelas mendukung pengembangan EBT. “Komitmen Pemerintah sudah jelas, go solar cell. BUMN dapat berkontribusi sebagai pemain utama di industri dalam negeri sehingga implementasi Pasal 33 UUD 1945 dapat terwujud”. Ia meyakinkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT LEN Industri (Persero) dan PT Inti seharusnya lebih proaktif meyakinkan Pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada rencana pembangunan pabrik sel surya melalui kemampuan kapasitas produksi dan potensi pasar yang ada  dan lebih proaktif menciptakan pasar. Ia menambahkan bahwa industri dalam negeri sudah siap untuk mengembangkan industri sel surya. “Kesimpulan saya bahwa teknologi solar cell sudah siap, kita sudah mampu menguasai itu.” (Teks: TR/Foto: CTA).

Bagikan berita ini


© 2016 - 2021 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.