DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NTB segera selesaikan Perda RUED Provinsi NTB

01 Maret 2019 Berita

Dalam rangka percepatan penyusunan RUED Prov NTB, Anggota DRPD Prov NTB melakukan kunjungan kerja ke DEN untuk berkoordinasi membahas penyusunan Raperda RUED-P NTB.
Delegasi Prov NTB terdiri Tim Pansus RUED yg terdiri dari 15 anggota dan Kadis ESDM Prov NTB.

Rapat dibuka oleh Korbul AUPK DEN Achdiat Atmawinata dan diawali dengan pemaparan tentang Struktur dan Tugas DEN, serta kebijakan pengelolaan energi yang terkandung di dalam KEN maupun RUEN.

Menanggapi pertanyaannya dari Tim Pansus DPRD, Achdiyat mengatakan bahwa kemungkinan adanya pembentukan Dewan Energi Daerah (DED) yang struktur dan fungsinya mirip dengan DEN, akan memberikan dampak efektif dalam pengawalan dan pengawasan rencana energi di daerah, namun dasar pembentukannya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan hanya mengamanahkan daerah untuk menyusun RUED tidak dibarengi dengan pembentukan DED. Terkait penganggaran, Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemda) kemudian Pemerintah Pusat yang akan mengevaluasi apakah kegiatan tersebut dapat disetujui atau tidak melalui anggaran negara.

Terkait pembetukan DED, Karo Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan menambahkan, untuk saat ini daerah belum perlu, karena tidak diamanahkan oleh UU Energi, kalaupun perlu akan memakan waktu untuk mengamendemen UU Energi itu sendiri, sedangkan Perda RUED harus segera ditetapkan karena sudah lebih dari 1 tahun setelah RUEN ditetapkan.

Sekjen DEN menyampaikan bahwa konsumsi energi yang terdapat dalam draft RUED-P NTB masih didominasi oleh sektor transportasi sebesar 70% pada tahun 2025, diharapkan untuk skenarionya dpt diubah untuk menjadikan sektor industri memiliki porsi paling besar, karena multiplier effect dari sektor industri sangat besar.

Dalam pertemuan ini, perwakilan Kemendagri menyampaikan bahwa untuk Perda RUED-P Jabar dan Jateng tidak melampirkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemda NTB akan berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka memfasilitasi penyusunan RUED-P. (Teks: TRP/Foto: OT).

Bagikan berita ini


© 2016 - 2019 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.