DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)

28 Mei 2020 Berita

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, yang memimpin pembahasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RUED-P secara daring (28/05/2020).

Hadir dalam pertemuan daring tersebut para Kepala Biro Setjen DEN, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/BAPPENAS, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, perwakilan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu, perwakilan dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan wakil KESDM a.l SAM Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta dari Biro Perencanaan KESDM dan Sesditjen EBTKE.

Djoko menyampaikan, sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah menyusun RUED-P dengan merujuk kepada KEN dan RUEN. RUED berperan penting dalam menjamin ketersediaan energi di daerah dan menjadi dasar bagi daerah untuk mengajukan APBN/APBD untuk pengembangan infrastruktur energi daerah terutama EBT.

Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Setjen DEN, Ediar Usman, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 16 provinsi yang telah menetapkan RUED-P dan harus diawasi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan RUED-P, ditemukan beberapa permasalahan utama, di antaranya adalah keterbatasan kewenangan daerah dan dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Energi Skala Kecil (ESK).

Dalam kesempatan ini, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri, Nyoto Suwignyo, menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga provinsi yang perlu dikawal dalam menyelesaikan Perda RUED-P karena bertepatan dengan berlangsungnya Pilkada serentak, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Lebih lanjut Nyoto menyampaikan bahwa kewenangan Pemda sudah jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 terutama terkait perijinan, dan Pemda dapat menggunakan kodefikasi yang tersedia dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 untuk memudahkan perencanaan penganggaran daerah untuk pembangunan sarana/prasarana EBT sesuai kewenangannya. Jadi semestinya daerah tidak perlu mempersoalkan lagi kewenangan daerah dalam hal pelaksanaan RUED-P.

Menurut Perwakilan dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, DAK merupakan stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk menghidupkan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. DAK Energi Skala Kecil telah dihentikan sejak tahun 2019 berdasarkan permintaan dari KESDM mengingat ditemukan terdapat permasalahan pengelolaan dan pelanggaran hukum. KESDM dapat mengusulkan kembali DAK ESK paling cepat untuk tahun 2022 dengan mengkaji mitigasi resiko pelaksanaan DAK ESK mengacu pada pengalaman sebelumnya.

Disamping itu, dibutuhkan terobosan terkait pendanaan pembangunan EBT agar tidak mengandalkan APBN/APBD, baik melalui swasta maupun kerja sama dengan pihak asing. Hal ini disampaikan oleh SAM Lingkungan Hidup dan Tata Ruang KESDM Saleh Abdurrahman.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Yahya Rachmana Hidayat, mengharapkan agar KESDM dapat merumuskan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan EBT di daerah.

Senada, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif, menyampaikan bahwa Kemendagri sedang mempersiapkan rancangan Peraturan Menteri untuk menambahkan nomenklatur terkait subsidi tidak hanya untuk badan usaha tetapi untuk Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan EBT.

Djoko menutup pertemuan dengan harapan agar usulan-usulan yang disampaikan oleh pihak terkait dapat menjawab permasalahan dalam pelaksanaan RUED-P.

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.