DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Webinar Kick Off Pengawasan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)

24 Juni 2020 Berita

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, membuka Webinar Kick-Off Pengawasan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) secara daring (24/06/2020). Webinar ini dimoderatori oleh Kepala Biro Fasilitasi Penganggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Ediar Usman.

Hadir dalam pertemuan daring tersebut para narasumber yaitu Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Direktur Aneka EBT KESDM, Harris, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri, Nyoto Suwignyo, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Yahya Rachmana Hidayat serta perwakilan dari Biro Perencanaan KESDM, dan diikuti oleh 10 Kepala Dinas ESDM termasuk perwakilan 34 provinsi se-Indonesia, perwakilan BUMN energi, wakil Setditjen di lingkungan KESDM, serta para Kepala Biro di lingkungan Setjen DEN.

Djoko menyampaikan bahwa terdapat 16 Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED Provinsi sehingga tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pengawasan pelaksanaan/implementasi RUED Provinsi tersebut. Dalam pertemuan ini diharapkan adanya kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Pemda dan Dewan Energi Nasional terkait pengawasan pelaksanaan RUED Provinsi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI berkomitmen bersama-sama dengan Dewan Energi Nasional akan terlibat langsung dalam mendorong implementasi Kebijakan Energi Nasional di daerah dan pengawasannya dapat dilakukan secara digital. Saat ini DPR RI tengah menyusun rancangan undang-undang terkait energi baru dan energi terbarukan (EBT). Seiring dengan bertambahnya fungsi DPR RI berupa fungsi solusi, DPR RI secara langsung mendukung penuh peningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional sesuai target RUEN dan RUED Provinsi. Komisi VII DPR RI juga mengharapkan terjadi kesinkronan dan konsistensi dalam menjalankan RUEN yang telah disusun dan dijabarkan menjadi RUED Provinsi untuk masing masing daerah.

Dalam kesempatan ini, Direktur Aneka EBT KESDM, Harris, menyampaikan bahwa program pengembangan EBT dilakukan melalui skema pembiayaan APBN, pengembangan dalam RUPTL PLN 2019-2028, program green booster PLN, dan pengembangan EBT melalui penciptaan pasar. Terkait dengan RUED-P, Ditjen EBTKE KESDM juga melakukan pengawasan pencapaian kontribusi EBT pada masing-masing provinsi sesuai target RUED-P.

Menurut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri, Nyoto Suwignyo, bahwa program dan kegiatan dalam RUED-P harus diinternalisasikan kedalam dokumen RPJMD (untuk programnya) dan Renstra Perangkat Daerah terkait (untuk program dan kegiatannya). Pelaksanaan kewenangan disinkronkan dan diharmonisasikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya RUED-P perlu juga disinergikan dengan rencana sektor lain terkait, seperti: sektor perindustrian dan sektor pariwisata.

Selain itu, Nyoto Suwignyo menegaskan terkait Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mempergunakan kodefikasi dan nomenklatur pada kode 3.29.06.1.06.06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan sebagai induk kegiatan pengembangan EBT di luar pemanfaatan panas bumi dan bahan bakar nabati (biofuel).

Menurut Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Petambangan, Yahya Rachmana Hidayat, bahwa RPJMN 2020-2024 telah mengamanatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT. Bappenas juga telah menawarkan skema blending finance yang berasal dari grant, private investment, philantropy, blended finance, corporate social responsibility/CSR dan sumber pembiayaan lainnya, untuk pendanaan pengembangan EBT di daerah. Dimana skema pembiayaan tersebut dapat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan salah satu contohnya adalah kegiatan pembangunan dan revitalisasi PLTMH di Jambi.

Yahya Rachmana Hidayat menegaskan bahwa perencanaan anggaran DAK energi dapat diusulkan kembali mulai tahun 2021 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022, mengingat pelaksanaan anggaran DAK tahun 2021 difokuskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ediar Usman menutup pertemuan dengan harapan agar jalinan komunikasi dapat ditingkatkan dalam penyelenggaraan pengawasan implementasi RUED Provinsi dimana pada tahun 2021 akan dilakukan secara regional (Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi-Maluku-Papua). Adapun fokus pengawasan tersebut adalah pencapaian bauran energi daerah dan pelaksanaan kegiatan RUED-P. Harapan kedepan dengan tambahan peran EBT di daerah terutama tenaga air sekala kecil menengah dan biomassa dapat meningkatkan pasokan EBT pada Bauran Energi Nasional.

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.