DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Pengaturan Cadangan Operasional dan Cadangan Strategis Energi

30 Juni 2020 Berita

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, membuka Webinar Pengaturan Cadangan Operasional dan Cadangan Strategis Energi secara daring, 30 Juni 2020. Webinar ini dipandu oleh Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Ediar Usman.

Hadir para narasumber yaitu Staf Ahli Menteri ESDM bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fadjar, Wakil Tetap Anggota DEN Unsur Pemerintah dari KLHK Arief Yuwono dan Bappenas Yahya Hidayat, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simandjuntak serta perwakilan Biro Hukum KESDM Susetyo Yuswono dan Biro Perencanaan Setjen KESDM Atena Falahti, dan Kepala Biro Umum Setjen DEN Mustika Pertiwi.

Dalam sambutannya Sekjen DEN menyampaikan bahwa untuk memenuhi amanat PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), perlu segera diselesaikan regulasi terkait Cadangan Energi Nasional yang meliputi Cadangan Operasional (CO), Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan Cadangan Strategis Energi (CSE).

Pada kesempatan tersebut juga, Ediar Usman menyampaikan agar segera ditetapkan unit kerja eselon 1 pemrakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden terkait CSE. Diharapkan dalam revisi PP sebagai turunan UU Minerba dapat diakomodasi pengaturan CSE untuk sinkronisasi pengaturan dengan Kebijakan Energi Nasional. Setjen DEN akan terus mengkoordinasikan perencanaan regulasi CSE.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan inventori Badan Usaha, Ibnu Fadjar menyampaikan BPH Migas telah menyusun rancangan Peraturan BPH Migas tentang Penyediaan Cadangan Niaga Umum BBM. Diharapkan tahap awal cadangan tersebut dapat tercapai 11 hari pada tahun 2021 dan ditingkatkan secara bertahap hingga 23 hari di tahun 2024. Namun demikian peraturan Cadangan Niaga Umum BBM ini memerlukan payung hukum Peraturan Menteri tentang Cadangan Operasional.

Saleh Abdurrahman menyampaikan bahwa pembahasan Cadangan Energi Nasional merupakan momentum yang tepat dalam rangka menyikapi kondisi saat ini khususnya dalam meningkatkan ketahanan energi, sehingga peraturan tentang CPE perlu segera diterbitkan.

Menurut Yahya Hidayat, ketahanan energi menjadi salah satu perhatian Bappenas disamping ketahanan pangan dan air. Ketahanan energi terkait dengan ketersediaan cadangan, perlu penyediaan infrastruktur di dalam RPJMN dapat masuk dalam infrastruktur layanan dasar maupun ekonomi, namun harus terlebih dahulu masuk dalam Renstra KESDM.

Pada kesempatan tersebut, Susetyo Yuswono memaparkan tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Undang-Undang, PP/Perpres dan Permen. Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan, penetapan dan terakhir tahap pengundangan.

Apresiasi terhadap Webinar ini datang dari Arief Yuwono, karena pembahasan ini dapat menghasilkan sesuatu yang penting untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional. Ia pun mengusulkan agar energi terbarukan dimasukan sebagai Cadangan Strategis Energi.

Sedangkan, Mustika Pertiwi mengungkapkan pembahasan mengenai rancangan Perpres CPE sudah pernah dibahas dalam Sidang Anggota DEN, dan RPerpres CPE sudah sampai di Kemenkumham untuk itu pembahasan selanjutnya tidak dimulai dari awal namun hanya pendalaman substansi, sehingga dapat segera ditetapkan.

Sekjen DEN menutup Webinar dengan memberikan arahan agar regulasi Cadangan Strategis Energi dan RPermen terkait Cadangan Operasional dapat dipercepat, serta bersama-sama lintas K/L mendorong ketahanan dan kemandirian energi dapat terwujud.

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.