DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Focus Group Discussion; Urgensi Pengurangan Subsidi Secara Bertahap

04 Mei 2011 Berita

 Seperti diketahui khalayak umum, subsidi harga energi telah sangat membebani anggaran Negara. PT.Pertamina memperkirakan konsumsi premium akan tumbuh 9,7% per tahun, naik dari sebelumnya 8% per tahun. PT Pertamina menyampaikan, apabila tidak dilaksanakan pembatasan atau konversi, volume premium 2011 bisa mencapai 42 juta KL, jauh diatas kuota tahun 2011 yang sebesar 34 juta KL. Sedangkan untuk listrik, subsidi diperkirakan akan membengkak mencapai 74 Triliun Rupiah. Kemenkeu memperkirakan untuk 2011, defisit APBN  akan naik menjadi 2,1% PDB atau 20-21 Triliun Rupiah. Mengingat urgensi masalah ini, pada hari Kamis, 28 April 2011, bertempat di Hotel Aston Rasuna Jakarta, Sekretariat Jenderal DEN mengadakan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik ”Dampak Penghentian Subsidi terhadap Perekonomian Nasional, Investasi Infrastruktur EBT dan Kehidupan Sosial Masyarakat”. FGD dibagi kedalam dua sesi, dengan sesi pertama berfokus ke topik subsidi harga energi; yakni sejarah penerapan kebijakan subsidi harga energi (BBM), mekanisme pengurangan yang ditelaah direktorat migas, kemudian konsep pengalihan alokasi dana subsidi harga energi ke pengembangan sektor energi. Sedangkan sesi kedua berfokus ke topik data Social Accounting Matrix (SAM) sektor energi.

Pembicara yang hadir dalam sesi I diantaranya Ibu Evita H Legowo (Dirjen Migas), Dr. Umar Said, Bp. Askolani (Kemenkeu), dengan penanggap Bp. Herman Darnel Ibrahim (AUPK DEN) Bp. Herman Agustiawan (AUPK DEN) dan Bp. Tumiran (AUPK DEN). Kemudian pembicara yang hadir pada sesi II diantaranya Bp. Slamet Sutomo (BPS), Bp. Nuzul Achyar (UI), Bp. Beni Marbun (PT. PLN), Michael Baskoro Palwo (PT. PGN), Bp. Zaelani Utomo (PT. Pertamina), Ibu Aisyah Kusuma (API), dengan penanggap yang sama dengan sesi I. Sesi pertama dan kedua dimoderatori oleh Ibu Farida Zed, Kepala Biro Kebijakan Energi Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
 
Dalam menyampaikan topik sejarah penerapan kebijakan subsidi harga energi (BBM), Bp. Umar Said sebagai mantan sekretaris jenderal ESDM menyampaikan bahwa pesan politik “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjiwai subsidi BBM pada zaman orde lama dan kemudian orde baru. Kegelisahan direktorat jenderal migas dimulai tahun 1980-an, dimana lifting minyak domestik mulai menurun. Dan dalam seminar energy nasional 1995, direktur jenderal migas mengatakan ;“cadangan minyak domestik menipis maka pencarian diarahkan di lapangan ke luar negeri. Harga produk-produk minyak diperlakukan sebagai komoditi ekonomi yang akan mengikuti mekanisme pasar”. Menurut Bp. Umar, keadaan subsidi tanpa kelebihan produksi minyak seperti saat ini, sudah tidak sejiwa dengan pesan politik “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, melainkan  untuk sebesar-besar kemakmuran konsumen BBM.
 
Menanggapi subsidi yang salah sasaran ini, Narasumber Bp. Askolani menyampaikan contoh subsidi energi yang diberikan kepada transportasi darat kendaraan, namun tidak diberikan ke transportasi darat kereta api. PT. KAI harus membeli BBM dalam harga pasar. Akibatnya, pembelian mobil dan motor meningkat sedangkan perkereta apian semakin terpuruk. Narasumber Bp Herman Darnel Ibrahim juga turut menyajikan contoh, betapa kesalahan ini berdampak besar pada rencana pembangunan pembangkit PLN yang kebanyakan adalah PLTD (tahun 2005 subsidi listrik membengkak akibat PLN diharuskan membeli BBM sesuai harga pasar).
 
Dalam menyampaikan topik mekanisme pengurangan yang ditelaah direktorat migas, Narasumber Ibu Evita Legowo menyampaikan bahwasanya saat ini sebagai antisipasi pembatasan BBM bersubsidi yang sedianya dilakukan mulai April 2011, Dirjen Migas telah mempersiapkan serangkaian persiapan-persiapan teknis, berupa pengujian tertutup. Juga,  Dirjen Migas saat ini sedang mempersiapkan usulan APBN-P untuk fuel switching premium ke BBG terutama LGV, sebagai langkah darurat jangka pendek. Penanggap Bp. Herman Agustiawan menyampaikan harapan, bahwa peluncuran go-gas yang turut diprakarsainya pada tanggal 7,8,9, Juni 2011 bertepatan dengan hari lingkungan hidup, akan menggugah peran pihak swasta dalam inisiatif fuel switching ini. Bp. Herman mengilustrasikan, jika 100 ribu kendaraan di Jakarta saja memakai BBG, 2,1 trilyun dana APBN bisa dihemat. Dalam masalah mekanisme ini, penanggap Bp. Herman Darnel Ibrahim menyampaikan pertimbangan, agar mekanisme subsidi harga BBM perlu ditinjau dengan menerapkan flat subsidy dan floating harga. Dalam menanggapi masukan ini, Ibu Evita Legowo menyampaikan bahwa hal ini pernah pula diusulkan ke DPR.
 
Ditengarai keputusan pembatasan BBM bersubsidi yang sedianya diberlakukan pada bulan April 2011 ini, telah menjadi keputusan politik. Menanggapi hal ini, penanggap Bp. Herman Darnel Ibrahim menyarankan agar Direktorat Jenderal Migas mengacu kepada UU No 30 Th 2007 pasal 7 ayat 1 “Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai ke-ekonomian berkeadilan”, ayat 2 “Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu”, dan ayat 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Sesuai pasal ini, maka Dirjen Migas seharusnya telah mempersiapkan platform peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat 3. Dan dalam menanggapi hal ini, Bp. Umar Said menyampaikan bahwa jika memang ini telah menjadi keputusan politis, maka penyelesaiaanya harus dengan jalur politis pula, misalnya dengan kebijakan populis kompensasi semua pasien tidak mampu tinggal digratiskan untuk tinggal di bangsal kelas 3, atau kebijakan populis lainnya. 
 
Dalam menyampaikan topik konsep pengalihan alokasi dana subsidi harga energi ke pengembangan sektor energi, Bp. Askolani menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, Kemenkeu mencadangkan dana untuk pembebasan PPN bagi energi ramah lingkungan, dimana ini bisa dimanfaatkan. Pada Tahun 2008 kemenkeu mengajukan usulan pajak lingkungan, tetapi usulan ini ditolah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
Dalam menanggapi topik ini, Ibu Retno Gumilang (ITB), salah satu undangan peserta FGD menanyakan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mensubsidi konsumen di harga energi, bukan mensubsidi produsen? apakah kemenkeu mengikuti direktorat teknis migas, atau kemenkeu memilih sendiri target subsidi. Menjawab pertanyaan ini Bp. Askolani menyampaikan bahwa sesuai UU No 17 Th 2003 bahwa kemenkeu hanya berkewenangan mengalokasikan dana ke kementerian teknis, dan bahwa Bappenas hanya menyusun program, dan kemenkeu menyusun anggaran. Khusus mengenai hal ini, Bp Askolani mengakui bahwa komunikasi perlu diperbaiki, karena sering tidak konsisten antar kementerian.
 
Di sesi kedua, dalam menyampaikan topik data Social Accounting Matrix (SAM) sektor energi, Bp. Nuzul Achyar menyampaikan bagaimana relevansi system necara SAM ini untuk mengadopsi isu-isu yang berkembang. Dengan SAM dan CGE, dan dengan memasang skenario lifting minyak turun, atau program 6 koridor industri, dapat diketahui dampaknya. Harapan kedepan adalah dapat dikembangkannya Interregional SAM, dimana Interregional SAM akan dapat menangkap “trade flow”. Dalam sesi ini pula, narasumber dari BPS, Bp. Slamet Sutomo menyampaikan bahwa saat ini BPS tengah membuat Supply & Use Tables (SUT), yang akan mencoba memadukan data dari beberapa kementerian.
Dalam menanggapi presentasi topik ini, Bp. Joni (UI), salah satu undangan peserta FGD menggarisbawahi perbedaan SAM Energi yang dikembangkan kementerian ESDM dengan SAM yang dikembangkan BPS, yakni jika dilihat data publikasi, dalam SAM energi KESDM, BBM terbesar dipakai oleh sektor transportasi. Namun menurut SAM BPS, BBM terbesar dipakai oleh sektor rumah tangga, dimana motor dipastikan adalah milik rumahtangga. Dalam menanggapi hal ini, Bp. Slamet Sutomo menyampaikan bahwa BPS memakai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) atau ICE (Intenational Standard for Classification), dimana yang dicakup adalah output atau nilai tambah. 
 
Dalam menanggapi hal ini, moderator FGD, Ibu Farida Zed menyampaikan bahwa Kementerian ESDM mengikuti platform publikasi data Negara-negara lain, dimana mayoritas pemakai BBM terbanyak adalah sektor transportasi. Sebagai penutup, Bp. Slamet Sutomo menyarankan agar SAM energi yang dikembangkan KESDM menyertakan deplesi energi fosil.
 
(Siti Mariani)
Bagikan berita ini


© 2016 - 2019 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.