DEN DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Penyusunan Subtansi Regulasi Cadangan Strategis Energi (CSE)

04 September 2020 Berita

Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Ediar Usman membuka rapat penyusunan subtansi regulasi Cadangan Strategis Energi (CSE) di Bandung (4/9/2020). Dalam pembukaannya, Ediar mengatakan menurut Undang Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengatur Cadangan Energi Nasional (CEN) yang terdiri dari Cadangan Operasional, Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan Cadangan Strategis. Terkait penyusunan substansi rencana regulasi Cadangan Strategis Energi agar perlu dilakukan pengaturan mengenai cadangan strategis batubara untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang.

Untuk pengaturan cadangan strategis batubara ini, Ediar mengusulkan perlu dibentuk Tim khusus dengan melibatkan pihak terkait agar pembahasan subtansi rancangan regulasi cadangan strategis batubara dapat dilakukan secara detail dan segera disusun timeline pembahasan.

Kepala Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi, Setjen DEN Dwi Kusumantoro mengusulkan agar ketentuan cadangan strategis batubara dapat diakomodir dalam peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kepala Seksi Perencanaan, Ditjen Minerba, Azaria mengatakan bahwa saat ini cadangan batubara di Indonesia adalah sebesar 37,6 Miliar Ton dan sumber daya sebesar 149 Miliar Ton, dimana cadangan batubara terbesar ada di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 24,7 Miliar Ton. Azaria menambahkan bahwa Pemerintah sedang membahas RPP Kewilayahan Pertambangan, termasuk di dalamnya tentang WPN (Wilayah Pencadangan Negara) yang berpotensi sebagai cadangan strategis batubara.

Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi, Setjen DEN, Bambang Priyambodo mengatakan bahwa semangat PP KEN adalah menjadikan energi sebagai modal pembangunan bangsa bukan sebagai sumber devisa negara. Selain itu, Bambang juga mengatakan dalam rancangan regulasi cadangan strategis batubara diperlukan adanya fungsi kelembagaan tersendiri dan menunjuk salah satu lembaga sebagai pengelola cadangan strategis batubara agar cadangan tersebut dapat dikelola untuk kepentingan nasional.

Kepala Bidang Batubara PSDMBP Badan Geologi, Rita Susilawati mengatakan bahwa pada UU No. 3 Tahun 2020 wilayah pertambangan diubah menjadi wilayah hukum pertambangan Indonesia yang dibagi menjadi 2, yaitu Non-Wilayah Pertambangan dan Wilayah Pertambangan. Di dalam wilayah pertambangan terdapat WPN, dimana cadangan strategis bisa masuk dalam WPN. Namun perlu diperjelas batasan wilayah WPN tersebut, jika WPN disisikan dari wilayah yang sudah memiliki ijin pengusahaan maka dibutuhkan aturan khusus.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Balitbang dan Sekretariat Jenderal DEN.

Bagikan berita ini


© 2016 - 2020 Dewan Energi Nasional. All rights reserved.