DEN Siapkan Penyusunan Policy Paper
Bandung, 2/2/2024. Dewan Energi Nasional (DEN) tengah mempersiapkan penyusunan policy paper dalam rangka mendukung implementasi pencapaian target-target Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan dilakukan melalui FGD dengan stakeholder.
“Indonesia mempunyai potensi energi terbarukan yang melimpah, Pemanfaatannya juga dinilai krusial untuk mendukung target NDC, NZE, dan RPP KEN. Terlebih di tengah proyeksi kebutuhan kapasitas pembangkit dan produksi listrik yang terus meningkat hingga tahun 2060,” terang Anggota DEN Musri dalam Rapat Dalam Pembagian Kerja dan Pembahasan Rencana Kerja di Bandung (2/2).
Meski demikian, lanjut Musri, capaian pemanfaatan energi terbarukan dinilai masih rendah, khususnya disebabkan oleh rendahnya investasi bidang aneka EBT. “Ada keterlambatan pengadaan proyek EBT oleh PLN dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RUPTL PLN. Hal-hal terkait perizinan, TKDN, pembiayaan dan teknis juga menjadi tantangan dalam investasi EBT,” jelas Musri.
Lebih lanjut, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak menambahkan, target bauran EBT dalam RPP KEN akan terus ditingkatkan.
“Persentase bauran energi untuk batubara dan minyak bumi diproyeksikan akan terus menurun hingga tahun 2060. Di sisi lain, persentase bauran EBT akan terus meningkat, khususnya energi surya,” terang Yunus. Nuklir, imbuh Yunus, juga tidak lagi dipandang sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai penyeimbang dalam mencapai target RPP KEN.
Mempertimbangkan urgensi tersebut, DEN mengusulkan topik policy paper yang secara komprehensif meliputi beragam sektor, mencakup diantaranya policy paper untuk transisi energi tahun anggaran 2024, dan terperinci per sumber energi. Sumber-sumber energi tersebut antara lain energi bayu, energi hidro, energi surya, energi panas bumi, biomassa dan co-firing PLTU, bioenergi, PLT sampah, hidrogen, CCS/CCUS, methanol dan DME, nuklir, kompor listrik, kendaraan listrik, energi dan lingkungan, serta energi ocean dan arus laut.
Penyusunan policy paper ini akan melibatkan pemangku kepentingan terkait melalui kegiatan FGD tematik. “Harapannya, penyusunan policy paper dapat selesai sebelum September 2024,” ungkap As Natio. Setelah policy paper rampung, Yusra juga mengusulkan perlunya ringkasan eksekutif yang merangkum secara singkat substansi dari dokumen-dokumen tersebut. (Teks: SL, Grafis: OT, Editor: DR)