Temui Gubernur Sumbar, DEN Sampaikan Substansi Pembaruan KEN

Padang, 24/01/24. Anggota DEN  Yusra Khan dan Eri Purnomohadi melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah.  Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas ESDM Prov. Sumatera Barat, Camat Kalaka, Wali Nagari Malalak Utara serta Pengelola Bank Sampah di Kalaka. Dalam pertemuan tersebut mensosialisasikan rancangan RPP terkait draf revisi Kebijakan Energi Nasional, Ketahanan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memaksimalkan implementasi penggunaan atau penerapan energi baru terbarukan (EBT) di berbagai sektor hingga 2025. "Kita di Sumbar ini memang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar yang siap dikembangkan. Diantaranya seperti energi air, panas bumi, bioenergi, energi surya, angin dan lainnya," tegasnya.

Mahyeldi juga menjelaskan bahwa energi bersih sangat penting bagi manusia. Tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, menjaga keanekaragaman hayati, serta lebih efisien bagi Masyarakat. “Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat Bersama SKPD, siap memberikan kontribusi besar dalam mendukung transisi energi untuk menyediakan energi bersih dan memastikan akses energi dapat diterima masyarakat dengan kualitas yang baik”, tutupnya

Yusra Khan dalam paparannya mengatakan bahwa saat ini DEN tengah melakukan revisi Kebijakan Energi Nasional agar dapat sesuai dengan target net zero emission 2060. “Kita melihat asumsi pertumbuhan ekonomi di dalam KEN cukup tinggi, nantinya ini akan kita sesuaikan. Pembaruan KEN ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan energi yang tangguh dan dekarbonisasi untuk mencapai NZE pada 2060 dengan tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi”, ucapnya.

Yusra juga menambahkan bahwa terdapat beberapa strategi transisi energi di Indonesia menuju NZE 2060 diantaranya mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk meminimumkan konsumsi energi dalam jangka panjang, konservasi energi, efisiensi energi, diversifikasi sumber energi dan pemanfaatan teknologi rendah karbon.

Senada dengan hal tersebut Eri Purnomohadi menyampaikan tujuan dan arah Kebijakan Energi Nasional yaitu terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional dan ketahanan energi nasional yang berlandaskan kedaulatan energi dan nilai ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan hasil perhitungan, ketahanan energi Indonesia pada tahun 2022 masuk dalam klasifikasi “tahan” dengan skor 6,64. 

Eri menutup bahwa perlunya menerapkan kebijakan peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi serta peningkatan efisiensi dengan penerapan teknologi baru yang lebih hemat energi. Selain itu, perlu mendorong sektor industri untuk melakukan konservasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti energi surya, bayu, dan lain-lain, guna mendorong penciptaan sektor industri yang ramah lingkungan. (Editor: YS, Teks: AM, Grafis: OT)

Bagikan ini