Transformasi Daerah Menuju Transisi Energi di Indonesia
Balikpapan, 1/8/23. Dewan Energi Nasional (DEN) bersama dengan Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan IESR menyelenggarakan Sesi Diskusi Publik CASE: “Upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Mempercepat Transisi Energi Melalui RUED”. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri langsung oleh Anggota DEN Musri Mawaleda, Herman Darnel Ibrahim, Agus Puji Prasetyono, dan Yusra Khan. Turut hadir perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Rachmat Mardiana, Perwakilan IESR, dan Direktur Program Energi untuk Indonesia / ASEAN, Lisa Tinschert serta para hadirin lainnya dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Dalam opening remarks yang disampaikan oleh Direktur Program Energi untuk Indonesia / ASEAN Lisa Tinschert, dijelaskan bahwa program CASE yang diinisiasi oleh GIZ berfokus untuk membantu implementasi teknis transisi energi menuju ke arah energi yang lebih bersih di banyak negara di dunia dan salah satu yang penting adalah di Indonesia.
Pada awal paparannya, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika - Kementerian PPN/ Bappenas, Rachmat Mardiana menyampaikan bahwa untuk pembangkit berbasis EBT masih sekitar 12% sehingga kedepan, ini akan menjadi fokus terkait dengan bagaimana melakukan upaya transisi energi guna mengejar target Net Zero Emission di tahun 2060 atau bisa dipercepat.
Sejalan dengan hal tersebut Anggota DEN Musri Mawaleda yang juga didaulat untuk membuka langsung acara tersebut, menyampaikan hal yang senada dalam sambutannya. Musri menyampaikan bahwa terkait dengan isu transisi energi yang menjadi perbincangan hangat ini, harus dipahami bahwa transisi energi ini menjadi keinginan yang harus dicapai dimasa mendatang. “Ada dua alasan karena pertama energi fosil ini akan segera habis dan juga yang kedua terkait dengan emisi. Kita ingin lingkungan yang kita tempati ini menjadi semakin bersih”, sampainya.
Sementara itu pada sesi diskusi, Herman Darnel Ibrahim menekankan pentingnya perencanaan energi di setiap daerah. “Di Kalimantan Timur ini nantinya akan menjadi Ibukota yang baru. Di IKN ini apabila diputuskan menjadi provinsi tersendiri, maka perlu adanya perencanaan energi yang matang dan dapat menjadi contoh. Kalau di IKN saja transisi energi tidak berjalan, maka daerah lain juga akan sulit. IKN harus menjadi contoh transisi energi yang baik, sehingga dapat menjadi benchmark bagi daerah lain”, ujarnya.
Diakhir, Yusra Khan juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim khususnya di Kutai Kartanegara yang telah melakukan reklamasi pasca tambang dengan memasang PLTS ditempat tersebut. “Ada juga tadi limbah sawit untuk energi. Nah kita ingin melihat dan memastikan itu agar juga bisa dicontoh oleh wilayah lain di Indonesia”, pungkasnya. Agus Puji juga menambahkan bahwa nuklir bisa menjadi salah satu opsi transisi energi terutama di wilayah Kalimantan barat karena kondisi geografis di Kalimantan barat dapat dikatakan lebih aman untuk dibangun PLTS. (Teks&Grafis: CTA, Editor: DE)